Sekretariat Jenderal DPR menganggarkan pembelian pewangi ruang dalam Gagasan Umum Pengadaan Th. Biaya 2015. Nilai dalam pos biaya aktivitas Biro Pemeliharaan Bangunan serta Instalasi itu juga cukup fantastis meraih Rp 2. 302. 280. 000.
Nilai miliaran rupiah itu untuk satu paket, serta tidak ada penjelasan lebih detail satu paket itu meliputi apa sajakah.
Biaya itu sudah di tandatangani Sekjen DPR, Winantuningtyastiti, pada Maret lantas serta sudah diupload ke website Service Pengadaan Dengan cara Elektronik (LPSE) punya DPR. Proyek pengadaan pengharum ruang ini diikutsertakan dalam aktivitas lelang simpel.
Tidak hanya buat pewangi ruang, masih juga dalam pos penganggaran yang sama saja terdaftar cost pemeliharaan, perawatan medis serta cost makan Rusa sejumlah Rp 650. 000. 000. Sama dengan pengadaan pengharum ruang, cost untuk perawatan rusa juga dimasukkan dalam kelompok lelang simpel.
Diluar itu, terdaftar cost kontrak servis pemeliharaan Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA). Untuk RJA lokasi Kalibata, Jakarta Selatan, disediakan diserahkan biaya Rp 32. 150. 146. 000. Sedang RJA di lokasi Ulujami, Jakarta Selatan diserahkan biaya Rp 4. 162. 944. 000.
Sekjen DPR, Winantuningtyastiti, belum menuturkan biaya Gagasan Umum Pengadaan Th. 2015 ini.
Menyikapi gagasan DPR itu, Koordinator Advokasi serta Investigasi Seknas FITRA Apung Widadi mengemukakan kecamannya. " Belum genap satu semester DPR bekerja, telah memungkiri kehendak rakyat serta mementingkan diri sendiri, " katanya, Selasa (14/4).
Dari data kenyataan diatas, FITRA menilainya biaya itu :
1. Tak lumrah serta condong memboroskan keuangan negara lantaran biaya yang fantastis dengan nama barang yang remeh.
2. Potensi markup dari pengadaan itu tinggi lantaran tak sesuai sama harga rata-rata pasar, umpamanya saja pengadaan minyak wangi sampai 2 miliar rupiah serta makanan rusa sampai 600 juta.
3. Cuma untuk cost perawatan rumah dinas DPR sejumlah Rp. 32 miliar tiap-tiap th. punya potensi diselewengkan lantaran alokasi yang sama dianggarkan tiap-tiap th..
4. Diduga, ada mafia biaya serta entrepreneur hitam yang berniat mendorong alokasi biaya itu naik dengan cara penting serta tak lumrah.
5. Aksi Setjen DPR itu sangatlah menyakiti hati rakyat, di dalam kondisi orang-orang yang alami kenaikan bahan pokok disebabkan naiknya harga BBM.
" Karenanya, FITRA menuntut supaya DPR membatalkan pengadaan beberapa barang yg tidak lumrah itu. Setelah itu, DPR mesti membuat revisi alokasi biaya pengadaan keperluan rumah tangga dengan nilai serta harga yang lumrah, " pungkas Apung.
0 komentar:
Posting Komentar